Tapispost.com,Palembang,- Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi Dan Penguatan Peranan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Provinsi Sumsel Tahun 2023 Di Hotel Novotel. (31-01-2023)
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H Herman Deru menyampaikan,
teriakan kurang pupuk subsidi itu sudah terjawab ini sudah ada peningkatan 107 % alokasi pupuk urea 89%, peningkatan NPK sudah baik, jadi urea kita sudah 250.000 ton dan NPK kita menjadi 188 ton dari 988.000 ton dari Rp. 90.000, jadi kenapa data ini bisa bisa mengakomodir semua kebutuhan petani itu melalui penyuluh yang kita angkat lebih dari hampir 2000.
Persoalan kedua ini ya persoalannya yang muncul ini justru kalau dulu namanya (RDKK) rencana definitif kebutuhan kelompok tani, ini sekarang diganti address alokasi inputnya nah ini inputnya baru 60% baru 150.000 yang seharusnya 250.000,ini saya tekankan kepada seluruh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota, kepada camat, kepada Kepala desa, kepada kelompok taninya jangan sampai lagi nanti mengatakan kuota yang kurang, indikasinya karena mereka kesulitan untuk mendaftarkan diri atau bagaimana, inilah artinya tanggung jawab berjamaah, harusnya artinya Pak Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pertanian harapan saya ini, setelah ini mempercepat ini daripada kuota kita dipangkas. dan ketiga masalah distribusi, distribusi ini modelnya lain semenjak buku itu belum bersubsidi selama belum sampai ke pPak Gub
teriakan kurang pupuk subsidi itu sudah terjawab nih ada peningkatan 107% alokasi pupuk urea 89% peningkatan NPK oke jadi urea kita sudah 250.000 ton dan NPK kita menjadi 188 ton dari 988.000 ton dari rp90.000 oke nah kenapa data ini bisa bisa mengakomodir semua kebutuhan petani itu melalui penyuluh yang kita angkat lebih dari 2000 hampir 2000 penyuluh ini jadi p2fp istilahnya mereka input semua Menteri Pertanian udah diproduksi oleh buku Indonesia kalau di Sumsel ini Putri oke jelas ya tidak ada lagi kuota yang tidak terakomotif persoalan kedua nah ini ya persoalannya yang muncul ini justru kalau dulu namanya rdkk rencana definitif kebutuhan kelompok tani ini sekarang diganti mainnya Mbak address namanya eh alokasi inputnya nah ini inputnya baru 60% baru 150.000 yang seharusnya 250.000 nah ini saya tekankan kepada seluruh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota kepada camat ya kepada Kepala desanya kepada kelompok taninya jangan sampai lagi nanti eh mengatakan kuota yang kurang indikasinya kenapa nih Pak karena mereka kesulitan untuk mendaftarkan diri atau bagaimana nih nah inilah artinya ini kan tanggung jawabnya tanggung jawab berjamaah harusnya artinya Pak Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pertanian harapan saya ini setelah ini mempercepat ini daripada kuota kita dipangkas lagi oke ketiga masalah distribusi distribusi ini modelnya lain semenjak pupuk itu belum bersubsidi selama belum sampai ke petani, jadi kalau masih di gudang, masih di mobil itu belum seperti ini dia bersubsidi setelah sampai ke petani, ditandatangani petani bahwa dia terima pupuk, inilah alat distributor untuk menembusnya ke produsen.
Di tempat yang sama Rudi Apriadi juga mengatakan bahwa kegiatan hari ini Gubernur sudah memastikan kepada kita semua yang mempunyai kepentingan mengenai pupuk bersubsidi,, bahwa pupuk subsidi ini adalah pengawasan bersama kita, dan ada team Kombes di ketua oleh Sekda, termasuk kejaksaan, kepolisian, Dinas Pertanian.
“Dalam pelaksanaan ini yang selama ini dikatakan indikasi, ada penyimpangan-penyimpangan. Dari dulu tidak memang tidak ada penyimpangan karena sistemnya sudah tersistem dan apalagi dengan sekarang pakai kartu tani, jadi lebih terarah, terukur dan kebutuhan pokok itu sesuai dengan kondisi. Untuk penyalur sudah sangat bagus sekali dan itu tidak ada peluang untuk penyimpangan dan sesuai dengan keinginan Pemerintah tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu dalam pelaksanaan penyaluran.
Harapan kami segera efektif dalam pelaksanaan tersebut dan itu harus kerjasama semua investasi yang berhubungan langsung dalam sistem penyaluran, tidak ada yang pupuk ilegal, “tutup Rudi Apriadi. (Rina)